Bentuk keadilan yang sempurna sepertinya sudah sangat sulit ditemui di negara kita, saat ini. Dengan kondisi yang sedemikian ini, Komisi Yudisial (KY) menjembatani masyarakat umum dalam menyampaikan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan keadilan. Oleh karena itu, KY meluncurkan aplikasi pengaduan online dengan alamat situs : http://pengaduan.portal-kyri.com. Diluncurkannya pengaduan secara “online” ini bertujuan untuk memperluas jangkauan serta kemudahan bagi pelapor untuk menyampaikan laporannya tanpa harus mendatangi kantor Komisi Yudisial secara langsung. Hingga saat ini, laporan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial terus menunjukkan peningkatan jumlah pengaduan yang cukup signifikan. Hingga periode Januari 2010, “komisi yang merupakan lembaga pengawas eksternal para hakim tersebut telah menerima sekitar 7.062 pengaduan masyarakat yang datang dari seluruh penjuru Tanah Air”, menurut Kepala Biro Pengawasan Hakim KY Eddy Hary Susanto.

Dalam lanjutan persidangan kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cirus Sinaga membacakan tuntutan bagi terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Antasari dituntut dengan Pasal 55 Ayat 1 (1) jo 55 Ayat 1 (2) jo 340 KUHP dengan hukuman pidana mati.”  Jaksa mengungkapkan beberapa hal yang memberatkan Antasari.

Selengkapnya

Pembukaan Kongres III Partai Amanat Nasional resmi dibuka. Acara yang digelar sebagai sebuah wadah aspirasi simpatisan partai dalam memilih Ketua Partai yang baru tersebut bertempat di Gedung Olahraga Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (07′01). Beberapa tokoh penting PAN hadir dalam Kongres ini, diantaranya Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais. Dua kandidat terfavorit untuk menduduki posisi orang nomor satu di partai tersebut adalah Hatta Radjasa (Menteri Koordinator Perekonomian) dan Drajad Wibowo (anggota DPR RI). Beberapa pejabat seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie turut hadir memberikan dukungan.

Sebelum tahun 2009 ini ditutup, Indonesia harus kehilangan salah satu tokoh besarnya. Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih kerap disapa Gus Dur, wafat di usia ke-69, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu (30′12) sekitar pukul 18.45 WIB. Menurut pernyataan tim medis kepresidenan, tokoh reformis yang penuh dengan kontroversi dan humor ini mengidap komplikasi sejumlah penyakit berat.

Selengkapnya

Gambar diperoleh dari www.primaironline.com

Terdakwa kasus suap pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Bank Jawa Barat cabang Banten senilai Rp 200 miliar, mantan Bupati Pandeglang yang juga anggota Komisi III DPR, Dimyati Natakusumah, terancam hukuman penjara seumur hidup. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Pandeglang, jaksa penuntut umum mendakwa Dimyati dengan pasal berlapis. Yakni pasal dua, tiga, dan 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup dan minimal satu tahun.

Selengkapnya

Kasus dugaan korupsi yang memaksa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah di nonaktifkan dari jabatannya, kini dapat sedikit bernapas lega. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), Selasa (01′12). Dengan menerima surat tersebut, status tersangka Bibit-Chandra dicabut dan kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada mereka tidak dilanjutkan.

Kasus hukum yang melibatkan tiga institusi penegak hukum tinggi di Indonesia, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir. Rekaman telepon yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada (05′11), mengungkap beberapa pejabat negara terlibat dalam kasus “kriminalisasi KPK” itu, terlebih ada beberapa Pejabat Tinggi (Pati) Polri dan Pejabat Tinggi Kejaksaan. Salah satu tokoh sentral dalam kasus tersebut adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji. Meski diduga terlibat langsung dalam kasus “kriminalisasi KPK” serta didesak untuk mundur dari jabatannya namun pada Kamis (19′11), Susno aktif lagi sebagai Kabareskrim. Hal ini juga didukung dari pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri bahwa “Susno hanya nonaktif selama Tim Delapan melakukan pemeriksaan terkait kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

Pasca pemutaran rekaman penyadapan pembicaraan yang sangat menggemparkan tanah air khususnya di bidang penegakan hukum tanah air, antara adik pemilik PT Masaro yang juga buronan (Anggoro Wijoyo) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggodo Wijoyo dengan beberapa oknum pejabat tinggi penegak hukum negara, Anggodo dipanggil dan diselidiki oleh Mabes Polri. Meski telah melakukan permintaan maaf kepada Presiden SBY dan seorang pejabat tinggi di Kejaksaan, R. Ritonga melalui konferensi pers dan di siarankan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta tanah air serta menjalani penyidikan selama beberapa jam oleh aparat kepolisian namun status Anggodo dinyatakan bebas lantaran pihak penyidik tidak memiliki bukti-bukti kuat menjerat Anggodo untuk menjadikannya sebagai tersangka. Namun proses penyidikan terhadap Anggodo belum sepenuhnya dihentikan oleh pihak kepolisian.

Kasus penahanan yang dilakukan Polri terhadap pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) demi membuktikan keterlibatan kedua pimpinan nonaktif KPK tersebut dalam kasus penyuapan. Presiden Yudhoyono mengamati akan adanya penurunan kredibilitas para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan serta KPK) di mata masyarakat umum.

Selengkapnya

Gambar diperoleh dari www.sukuh.com

Dukungan moril kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah terus berdatangan baik dari tokoh politik, tokoh masyarakat, elemen mahasiswa hingga masyarakat umum. Baik Bibit maupun Chandra kini menjalani masa penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dukungan moril dari seluruh lapisan elemen masyarakat tak henti-hentinya mengalir ke KPK, seperti yang dilakukan oleh puluhan aktivis mahasiswa, Senin (02′11) petang. Sejumlah mahasiswa pun melakukan aksi mogok makan di halaman Gedung KPK dengan tuntutan agar kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut segera dibebaskan. Selain menggelar orasi, para mahasiswa juga melakukan aksi menjaga gedung KPK untuk mencegah jangan sampai rekaman penyadapan diambil pihak-pihak tertentu. Pasalnya dalam jumpa pers, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menyatakan akan menyita rekaman untuk kepentingan penyidikan.